80 Trilyun uang rakyat dicuri, Pemerintah Jokowi tak perduli

Sampai saat ini, pemerintah membiarkan dan melepas rakyat untuk dijadikan mangsa para penipu. Tak perduli rakyat jatuh miskin, tak perduli juga rakyat menjadi bajingan seperti di Qnet

Ada berapa moneygame di Indonesia? Banyak.

Yang skema ponzi, setor uang tanpa jual beli barang: Pandawa Mandiri Group, CSI, BTC Panda, Bitconnect, SPS Coin, Dream for Freedom, HIPO, Give for Dream, NPC Coin, EDC Cash, Java coin dan sederet lainnya.

Yang skema piramida, setor uang dengan penyamaran jual beri barang: Hampir semua MLM: Paytren, E-miracle, Treninet (semuanya besutan Yusuf Mansur), Eco Racing, Qnet, Melia Sehat sejahtera, Moment dan sederet lainnya.

Ada berapa rakyat Indonesia tertipu? Jutaan orang saya yakin. Satu MLM sesat seperti Paytren saja bisa melahirkan ratusan ribu korban.

Ada berapa uang rakyat yang terserap dan diambil para penipu? Per 2019, ada 88 trilyun uang rakyat diambil para penipu. Itu perhitungan OJK (referensi disni). Itu untuk penipuan investasi saja yang kebanyakan pakai skema ponzi. Bila digabung dengan MLM sesat skema piramida, bisa jadi 100 trilyun lebih.

Bebasnya orang menipu di Indonesia dengan moneygame

Kenapa bebas? karena beberapa sebab.

Nyaris tak ada hukum di Indonesia yang bisa membabat habis penipuan moneygame.

Tak ada regulasi yang jelas untuk penghimpunan dana. Adanya di UU Perbankan. Judulnya saja sudah perbankan. Orang bisa menafsirkan bahwa itu ya hanya untuk lembaga keuangan yang namanya bank.

Untuk lembaga lain, yang menamakan komunitas, itu bisa ditafsirkan tidak berlaku. Maka bebas bergembiralah para penipu yang mendirikan Dream for Freedom sampai HIPO.

Terlebih jaman edan cryptocurrency. Pemerintah seperti kura-kura melawan kancil. Jauh tertinggal dengan kemajuan teknologi. Orang bisa menerbitkan cryptocurrency abal-abal seenak hati. Menjula cryptocurrency dengan harga tinggi, lalu menjualnya dengan harga dibawah mata kaki. Kenaikan dan penurunan harga diatur bebas oleh para penipu.

Pun kalau ada, tak jelas dan penerapan tak efektif

Ada regulasi tentang koperasi, ada regulasi tentang biro umroh. Tapi tetap saja kecolongan. Beberapa koperasi malah jadi penyamaran skema ponzi. Dulu ada Langit Biru, 3 tahun lalu ada Koperasi Pandawa. Juga biro umroh. Ada first travel, Abu Tour, Solusi Balad Lumampah.

Tak usah ditanya regulasi di bidang perdagangan. Tidak jelas. Definisi tentang skema piramida yang ngawur di UU perdagangan, serta mudahnya skema piramida mendapat SIUPL (Surat izin usaha penjualan langsung).

Khusus tentang SIUPL, keboborokan Badan Koordinasi Penanaman Modal sangat terlihat. Contoh terbaru: Diterbitkannya SIUPL untuk Treninet. Marketing Plannya jelas ada keharusan pembelian untuk naik peringkat. Itu menyalahi permendag 79 2019. Ketapa SIUPL tetap diberikan? Perlu kaca pembesar? Atau orang BKPM itu tak mampu memahami marketing plan?

Yang lebih menggelikan sebetulnya isi di permendag 70 2019 itu sendiri. Pemerintah menyerahkan peran cukup besar untuk APLI (asosiasi penjulanan langsung Indonesia) untuk mengevaluasi perusahaan MLM. What? APLI itu sarang skema piramida. Qnet adalah contohnya.

Qnet bercokol di APLI. Bukan cuma bercokol, tapi juga menguasai. Direktur Qnet Ina Rachman adalah pengacara APLI. Baru beberapa bulan ini saja setelah kasus mencuat dia dipecat. Bagaimana mungkin lembaga seperti itu diberi wewenang untuk mencegah skema piramida?

Pemerintah Jokowi tak perduli?

Jelas tak perduli. Eco Racing masih bisa seenaknya menipu orang. Menjalankan skema sesat. Skema dimana jumlah member baru harus berlipat ganda supaya member lama dapat untung. Yusuf Mansur masih bisa membuat skema piramida baru.

Yang paling menyedihkan, kasus Qnet terkatung-katung. Jaringan yang memiskinkan mayoritas membernya, sekaligus menjadikan para pemuda jadi bajingan itu kelihatannya akan dibiarkan bebas.

Juga HIPO, Give4Dream, EDC Cash masih bebas menipu menghimpun uang rakyat. Mana bisa fakta-fakta itu membuat kesimpulan pemerintah perduli?

OJK memang selalu menerbitkan daftar investasi Ilegal. Tapi mana cukup? hanya formalitas saja. Bertindak kalau sudah ada korban. Kecuali satu: Memiles.

Atau bisa jadi Semua kekacauan itu bersumber dari politisi.

Dalam hal MLM skema piramida, Sukur Nababan, politisi PDIP adalah pendiri Melia Sehat Sejahtera. Dia ada di komisi perdagangan pada perioda 2019-2014. Saat itulah digodok UU Perdagangan No. 7 2014. Yang hasilnya definisi skema piramida ngawur. Ada hubungannya? Entah. Cuma begitulah adanya dua fakta.

Ada politisi lain? Ada. Bisa dibaca disini: Kekuatan Qnet.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fingo, tipu-tipu berkedok e-commerce

Vtube, penipuan bisnis iklan lagi

EDC Cash Penipuan cucu MMM, ponakan E-Dinar